Tolak PILKADA Ditentukan Oleh DPRD !!!
kita kubur ambisi para koruptor ini.
Tolak pemilihan oleh DPR
awal-awalnya bupati/gubernur akan dipilih dpr, kemudian menteri, presiden selanjutnya.
ARISAN JABATAN
Kalau pemilihan Bupati / Walikota / Gubernur / Presiden harus lewat DPRD / DPR, maka nantinya partai-partai yang menguasai DPRD/DPR akan seperti menarik arisan, calon partai mana yang dipilih di daearah ini, lalu calon partai mana yang dipilih di daerah itu, dan calon partai mana yang akan dipilih untuk daerah lain, dst.
Capek deh..........
Re: Setuju, bahkan kalau itu masuk dalam Jihad, maka saya siap jadi yang pertama.
Cara Bersihkan Oknum Pecundang/Koruptor dari Parlemen.
Seperti yang telah dilakukan Ahok, mari kita semua Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menghimbau kepada Ridwan Kamil dan para Kepala Daerah (Kab/Kota) yang tergabung dalam APKASI DAN APEKSI yang masih punya HATI NURANI dan hanya BERBAKTI UNTUK RAKYAT..., agar BERANI MENGAMBIL SIKAP untuk keluar dari Partainya yang ada di Koalisi Merah-Putih..., dan SEGERA MEMBENTUK PARTAI BARU yang Pengurus dan Kader-kadernya Bersih dari prakter korupsi. Tujuannya adalah untuk antisipasi Pemilu Legislatif dan Eksekutif 2019 agar Perlemen ke depan terisi oleh Orang-Orang yang BERSIH dab HANYA BERBAKTI UNTUK RAKYAT. Misal Nama Partainya : PARTAI KEDAULATAN RAKYAT. Dijamin deh 2019 mayoritas Rakyat akan memilih Kader-kadernya untuk duduk di Parlemen..,termasuk menjadi Kepala Daerah (Gub/Bupati/Walkot).
Mobilisasi pendapat rakyat spt ini memang bagus, tapi yg lebih mendasar lagi adlh agar para sarjana hukum yg pro rakyat segera berkonsolidasi menyiapkan dalil2 gugatan (R)UU ini ke MK.
activate javascript| This discussion has been closed. |