Tolak PILKADA Ditentukan Oleh DPRD !!!

Hubungi penulis petisi

Topik diskusi ini otomatis dibuat dari petisi Tolak PILKADA Ditentukan Oleh DPRD !!!.

Mas Purwo
Pembuat petisi ini

#1

2014-09-12 11:59

Rakyat HARUS BERSATU menolak PILKADA ditentukan oleh DPRD

Tamu

#2

2014-09-12 12:19

Pilkada oleh DPRD akan melahirkan pemimpin budak dari DPRD. bukan budak rakyat

Tamu

#3

2014-09-12 12:20

Bersihkan DPR(D) dr koruptor2 bangsat. Sudah terlalu lama kita dibebani oleh parasit2 ini. Saatnya rakyat & mahasiswa bergerak, berjuang bahu membahu bersama Presiden Jokowi dan pemimpin2 muda jujur anti korupsi lainnya untuk Indonesia Hebat.

Tamu

#4

2014-09-12 12:21

ayo kawan2 kita gagalkan rencana busuk para perampas demokrasi,dengan ikutan petisi ini...
kita kubur ambisi para koruptor ini.

Tamu

#5

2014-09-12 12:36

Tolak Pilkada titentukan oleh DPRD !!!
Anak Negri

#6 Tolak pemilihan oleh DPR

2014-09-12 12:51

awal-awalnya bupati/gubernur akan dipilih dpr, kemudian menteri, presiden selanjutnya.


Tamu

#7

2014-09-12 12:52

Pemilihan Umum adalah kegembiraan rakyat. Jadi kalau pemilihan lewat DPRD, kegembiraan rakyat dihapuskan.
Iwan

#8 ARISAN JABATAN

2014-09-12 12:57

Kalau pemilihan Bupati / Walikota / Gubernur / Presiden harus lewat DPRD / DPR, maka nantinya partai-partai yang menguasai DPRD/DPR akan seperti menarik arisan, calon partai mana yang dipilih di daearah ini, lalu calon partai mana yang dipilih di daerah itu, dan calon partai mana yang akan dipilih untuk daerah lain, dst.

Capek deh..........

 

Tamu

#9

2014-09-12 13:10

Kan azas pemilu itu LUBER : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Koq sekarang maunya diganti lewat DPRD? Langsungnya dimana bro? MIKIR......

Tamu

#10

2014-09-12 13:23

Jangan Biarkan ORBA dengan baju dan muka baru menguasai Indonesia. Kita harus bangkit dan mandiri, serta singkirkan koalisi pembawa bencana dan pengekang hak rakyat. Saatnya Refendum dan Revolusi sosial untuk membubarkan DPR...Jokowi atas nama rakyat bisa menerbitkan Dekrit Pembubaran DPR, karena mengancam kelangsungan NKRI.

Tamu

#11 Re: Setuju, bahkan kalau itu masuk dalam Jihad, maka saya siap jadi yang pertama.

2014-09-12 13:27

#1: Mas Purwo -  

 

Rakyat Berdaulat

#12 Cara Bersihkan Oknum Pecundang/Koruptor dari Parlemen.

2014-09-12 13:47

Seperti yang telah dilakukan Ahok, mari kita semua Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menghimbau kepada Ridwan Kamil dan para Kepala Daerah (Kab/Kota) yang tergabung dalam APKASI DAN APEKSI yang masih punya HATI NURANI dan hanya BERBAKTI UNTUK RAKYAT..., agar BERANI MENGAMBIL SIKAP untuk keluar dari Partainya yang ada di Koalisi Merah-Putih..., dan SEGERA MEMBENTUK PARTAI BARU yang Pengurus dan Kader-kadernya Bersih dari prakter korupsi. Tujuannya adalah untuk antisipasi Pemilu Legislatif dan Eksekutif 2019 agar Perlemen ke depan terisi oleh Orang-Orang yang BERSIH dab HANYA BERBAKTI UNTUK RAKYAT. Misal Nama Partainya : PARTAI KEDAULATAN RAKYAT. Dijamin deh 2019 mayoritas Rakyat akan memilih Kader-kadernya untuk duduk di Parlemen..,termasuk menjadi Kepala Daerah (Gub/Bupati/Walkot).

King Ahmed

#13

2014-09-12 14:56

Mobilisasi pendapat rakyat spt ini memang bagus, tapi yg lebih mendasar lagi adlh agar para sarjana hukum yg pro rakyat segera berkonsolidasi menyiapkan dalil2 gugatan (R)UU ini ke MK.

activate javascript

Tamu

#14

2014-09-12 15:22

UUD baru tentang pilkada yang dipilih oleh DPRD bukanlah hal bijak karena negara ini berdiri di atas asas demokrasi presidensial bukan parlementer. Jika negara ini berdiri atas asas presidensial dan parlementer, sebenarnya kita berdiri di mana? Bukankah hal itu justru dapat menimbulkan tanda tanya?

Tamu

#15

2014-09-12 16:19

majulah Rakyat! jangan mau dibodohi!

Tamu

#16

2014-09-12 21:35

Saya tidak setuju di pilih DPRD karena akan semakin hancur negara saya.Terima kasih bravo JKW-AHOK

Tamu

#17

2014-09-12 22:50

Setuju atau tidak setuju, kita harus mengakui bahwa bangsa ini sedang belajar berdemokrasi. Belajar untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain, belajar untuk berpendapat sendiri kemudian menentukan pilihan. Menentukan, memilih seseorang untuk menjadi pemimpin daerah merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pendapat itu.

Tamu

#18

2014-09-13 01:01

pemilihan oleh dprd sulit menghasilkan pemimpin2 yg berintregritas,krn akan selalu tersandera oleh kepentingan partai politik.akibatnya rakyat tidak diurus

Tamu

#19

2014-09-13 02:28

lbih baik pilkada lgs krn mrpkn hasil aspirasi rakyat, kl ingin menghemat lbih baik dlaksanakan scr srentak se indnsia tuk pmilihan legislatif.paling buruk jk calon legislatif n calon kpla daerah mnggunakn politik uang toh uangx lgs krakyat.jk pmilihan mll DPR yg ada uangx hanya mrk ja yg mkn trus menghambat kinerja kpl daerah krn takut ma DPR n memundurkn demokrasi kt n yg trpenting kykx DPR ga siap dpimpin ma presiden yg jujur

Tamu

#20

2014-09-13 03:22

Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat !!!

Tamu

#21

2014-09-13 04:13

Segeralah bertaubat para elit koalisi merah putih, Anda dipilh oleh rakyat, bukankah seharusnya mementingkan kepentingan rakyat? Bukan kepentingan perut dari kelompok kalian.Memalukan!!!

Tamu

#22 Re: ARISAN JABATAN

2014-09-15 13:59

#8: Iwan - ARISAN JABATAN 

 bener....


Tamu

#23

2014-09-17 14:36

Saya tdk setuju dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, ini hanya konspoirasi politik para politikus aja. Harusnya politikus ini mendukung pemilihan langsung, agar pemimpin yg dilahirkan lebih pro Rakyat. Jika pemilihan langsung kurang, mestinya dibenahi sistem yg ada. Bukan jd mundur kebelakang. Terima kasih, Salam persatuan Indonesia(Sila ke-3)...

Tamu

#24

2014-09-26 02:00

no comment

Tamu

#25

2014-09-26 11:30

tolak pilkada via dprd