Petisionline.com

Laporkan petisi

Wujudkan transparansi ijazah anggota DPR

Petisi menyatakan pendapat. Tidak setuju dengan petisi, atau menganggapnya tidak berguna, bukan alasan untuk melapor, dan laporan seperti itu ditutup otomatis. Laporkan petisi hanya jika petisi itu melanggar hukum atau Pedoman Komunitas kami, misalnya ujaran kebencian, pencemaran nama baik terhadap seseorang atau organisasi, publikasi informasi pribadi, atau penipuan. Kami tidak memeriksa apakah klaim dalam petisi benar; penulis petisi bertanggung jawab atasnya.

Laporan ini dikirim kepada pengelola situs web ini, bukan kepada penulis petisi atau pihak berwenang mana pun. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masukan untuk penulis petisi, kirimkan pesan kepada mereka.

Apakah Anda dapat menulis laporan Anda dalam bahasa Inggris? Dengan begitu, kami dapat menanganinya lebih cepat, karena kami tidak perlu memesan terjemahan.
Mengapa Anda melaporkan ini?
Apa masalahnya dengan nama tersebut?
Silakan beri tahu kami di kolom teks di bawah ini apa yang membuat Anda berpikir demikian.

Petisi menyatakan pendapat. Tidak setuju dengan petisi, atau menganggapnya tidak berguna, bukan alasan untuk melapor, dan kami tidak menghapus petisi hanya karena ada orang yang menentangnya.

Jika Anda mengirim ini, ketidaksetujuan Anda akan dicatat dan laporan akan ditutup otomatis tanpa tindakan; keputusan akan dikirim ke alamat email Anda. Jika kontennya melanggar hukum atau Pedoman Komunitas kami, pilih opsi itu di atas.

Anda juga dapat memulai petisi Anda sendiri atau menghubungi penulis petisi.

Apakah klaim yang salah itu tentang Anda, organisasi Anda, atau orang atau organisasi lain yang dapat diidentifikasi?

Bagian mana yang salah? Anda dapat mengeklik beberapa kalimat dalam teks petisi, dan beri tahu kami untuk masing-masing apa yang benar. Ini opsional.

Kalimat yang berdekatan akan digabung menjadi satu klaim. Klik kalimat lagi untuk menghapusnya.

Wujudkan transparansi ijazah anggota DPR

Transparansi ijazah anggota DPR perlu dibuka agar publik dapat melihat dengan jelas latar pendidikan wakilnya. Di tengah besarnya kewenangan DPR dalam membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi pemerintah, masyarakat berhak mengetahui bahwa informasi dasar tentang pendidikan para anggota dapat diverifikasi secara mudah dan resmi.

Masalah ini bukan sekadar soal administrasi. Jika riwayat pendidikan hanya beredar sebagai klaim sepihak atau kabar yang sulit dicek, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ikut melemah. Ketika data pendidikan tidak transparan, ruang untuk keraguan, spekulasi, dan perdebatan yang tidak perlu akan terus terbuka.

Solusinya adalah mekanisme yang jelas, seragam, dan dapat diakses publik. DPR perlu menyediakan halaman resmi yang memuat ringkasan riwayat pendidikan setiap anggota, disertai status verifikasi dokumen yang relevan, tanpa membuka informasi pribadi yang tidak perlu. Dengan cara ini, publik mendapat kepastian, sementara anggota DPR yang jujur juga terlindungi dari tuduhan yang tidak berdasar.

Kami meminta Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk segera menetapkan kebijakan transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR, serta mempublikasikan mekanisme verifikasi resmi di situs DPR selambat-lambatnya dalam 60 hari kerja. Kebijakan ini harus mencakup daftar pendidikan formal yang telah diverifikasi dan pembaruan data yang mudah diakses oleh masyarakat.

Langkah ini penting untuk memperkuat akuntabilitas, menjaga integritas lembaga, dan mengembalikan fokus publik pada kerja-kerja legislasi yang nyata. DPR akan lebih kredibel jika keterbukaan dimulai dari data paling mendasar tentang para anggotanya.

Kami tidak memeriksa apakah klaim dalam petisi benar; penulis petisi bertanggung jawab atasnya. Jika Anda mengirim ini, hal tersebut akan dicatat dan laporan akan ditutup otomatis tanpa tindakan; keputusan akan dikirim ke alamat email Anda.

Anda dapat memulai petisi Anda sendiri dengan informasi yang Anda yakini benar, atau menghubungi penulis petisi.

Klaim yang salah tentang orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi adalah pencemaran nama baik, dan kami menindaklanjutinya.

Lanjutkan: laporkan pencemaran nama baik

Konten ini tentang siapa?
Apakah orang yang menjadi subjek konten adalah politisi, pengambil keputusan, atau tokoh publik lainnya?
Apa yang dikritik oleh konten ini?

Kritik publik terhadap cara seorang politisi atau pengambil keputusan bertindak dalam peran publiknya diperbolehkan, termasuk ketika peristiwanya sudah lama. Fakta bahwa suatu hal sudah lama bukan dengan sendirinya menjadi alasan untuk menghapusnya. Kami tetap dapat menindak klaim yang salah tentang orang tersebut atau konten yang melanggar hukum.

Jika masalahnya sudah lama atau tidak lagi aktual, sebaiknya hubungi penulis petisi secara langsung. Penulis petisi dapat menghapus petisi karena alasan apa pun; kami tidak dapat melakukannya.

Apakah orang yang menjadi subjek konten adalah politisi, pengambil keputusan, atau tokoh publik lainnya?
Apa yang dikritik oleh konten ini?

Kritik publik terhadap cara seorang politisi atau pengambil keputusan bertindak dalam peran publiknya diperbolehkan, termasuk ketika peristiwanya sudah lama. Fakta bahwa suatu hal sudah lama bukan dengan sendirinya menjadi alasan untuk menghapusnya. Kami tetap dapat menindak klaim yang salah tentang orang tersebut atau konten yang melanggar hukum.

Jika masalahnya sudah lama atau tidak lagi aktual, sebaiknya hubungi penulis petisi secara langsung. Penulis petisi dapat menghapus petisi karena alasan apa pun; kami tidak dapat melakukannya.

Kami tidak memeriksa apakah klaim dalam petisi benar; penulis petisi bertanggung jawab atasnya. Kami menindak klaim yang salah jika klaim itu menyangkut orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi. Jika Anda hanya tidak setuju dengan klaim tersebut, Anda dapat membuat petisi Anda sendiri atau menghubungi penulis petisi.

Klik kalimat yang salah dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang merupakan ujaran kebencian? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang menyerukan kekerasan? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang memuji atau menghasut terorisme? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang melecehkan atau membully seseorang? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang mengungkap informasi pribadi? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang menuduh seseorang melakukan kejahatan? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang menyerukan hukuman mati atau penyiksaan? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Kalimat yang berdekatan akan digabung menjadi satu klaim. Klik kalimat lagi untuk menghapusnya.

Wujudkan transparansi ijazah anggota DPR

Transparansi ijazah anggota DPR perlu dibuka agar publik dapat melihat dengan jelas latar pendidikan wakilnya. Di tengah besarnya kewenangan DPR dalam membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi pemerintah, masyarakat berhak mengetahui bahwa informasi dasar tentang pendidikan para anggota dapat diverifikasi secara mudah dan resmi.

Masalah ini bukan sekadar soal administrasi. Jika riwayat pendidikan hanya beredar sebagai klaim sepihak atau kabar yang sulit dicek, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ikut melemah. Ketika data pendidikan tidak transparan, ruang untuk keraguan, spekulasi, dan perdebatan yang tidak perlu akan terus terbuka.

Solusinya adalah mekanisme yang jelas, seragam, dan dapat diakses publik. DPR perlu menyediakan halaman resmi yang memuat ringkasan riwayat pendidikan setiap anggota, disertai status verifikasi dokumen yang relevan, tanpa membuka informasi pribadi yang tidak perlu. Dengan cara ini, publik mendapat kepastian, sementara anggota DPR yang jujur juga terlindungi dari tuduhan yang tidak berdasar.

Kami meminta Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk segera menetapkan kebijakan transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR, serta mempublikasikan mekanisme verifikasi resmi di situs DPR selambat-lambatnya dalam 60 hari kerja. Kebijakan ini harus mencakup daftar pendidikan formal yang telah diverifikasi dan pembaruan data yang mudah diakses oleh masyarakat.

Langkah ini penting untuk memperkuat akuntabilitas, menjaga integritas lembaga, dan mengembalikan fokus publik pada kerja-kerja legislasi yang nyata. DPR akan lebih kredibel jika keterbukaan dimulai dari data paling mendasar tentang para anggotanya.

Klik kalimat yang salah dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang merupakan ujaran kebencian? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang mengungkap informasi pribadi? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Bagian mana tepatnya yang merupakan konten teroris atau ekstremis? Klik kalimat-kalimat dalam teks petisi.

Kalimat yang berdekatan akan digabung menjadi satu klaim. Klik kalimat lagi untuk menghapusnya.

Wujudkan transparansi ijazah anggota DPR

Transparansi ijazah anggota DPR perlu dibuka agar publik dapat melihat dengan jelas latar pendidikan wakilnya. Di tengah besarnya kewenangan DPR dalam membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi pemerintah, masyarakat berhak mengetahui bahwa informasi dasar tentang pendidikan para anggota dapat diverifikasi secara mudah dan resmi.

Masalah ini bukan sekadar soal administrasi. Jika riwayat pendidikan hanya beredar sebagai klaim sepihak atau kabar yang sulit dicek, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ikut melemah. Ketika data pendidikan tidak transparan, ruang untuk keraguan, spekulasi, dan perdebatan yang tidak perlu akan terus terbuka.

Solusinya adalah mekanisme yang jelas, seragam, dan dapat diakses publik. DPR perlu menyediakan halaman resmi yang memuat ringkasan riwayat pendidikan setiap anggota, disertai status verifikasi dokumen yang relevan, tanpa membuka informasi pribadi yang tidak perlu. Dengan cara ini, publik mendapat kepastian, sementara anggota DPR yang jujur juga terlindungi dari tuduhan yang tidak berdasar.

Kami meminta Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk segera menetapkan kebijakan transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR, serta mempublikasikan mekanisme verifikasi resmi di situs DPR selambat-lambatnya dalam 60 hari kerja. Kebijakan ini harus mencakup daftar pendidikan formal yang telah diverifikasi dan pembaruan data yang mudah diakses oleh masyarakat.

Langkah ini penting untuk memperkuat akuntabilitas, menjaga integritas lembaga, dan mengembalikan fokus publik pada kerja-kerja legislasi yang nyata. DPR akan lebih kredibel jika keterbukaan dimulai dari data paling mendasar tentang para anggotanya.

Kami menggunakan ini untuk mengonfirmasi laporan Anda dan memberi tahu hasilnya.
Saya melaporkan
Apa yang Anda minta? Anda dapat memilih lebih dari satu.
Bolehkah kami meneruskan permintaan Anda kepada penulis petisi? Penulis petisi dapat menghapus petisi karena alasan apa pun, dan mungkin merespons permintaan Anda lebih cepat daripada moderator kami.
Bolehkah kami meneruskan permintaan Anda kepada penulis petisi? Penulis petisi dapat menghapus petisi karena alasan apa pun, dan mungkin merespons permintaan Anda lebih cepat daripada moderator kami.
Bolehkah kami meneruskan permintaan Anda kepada penulis petisi? Penulis petisi dapat menghapus petisi karena alasan apa pun, dan mungkin merespons permintaan Anda lebih cepat daripada moderator kami.

Petisi yang dilaporkan ditinjau oleh tim kami untuk menentukan apakah petisi tersebut melanggar Ketentuan Layanan atau Pedoman Komunitas.




Iklan Berbayar

Petisionline.com akan mengiklankan petisi ini kepada 3,000 orang.

Ketahui lebih banyak...

Pilih anggaran Anda
Metode pembayaran
PayPalGoogle PayApple PayKartu Kredit

Pilih metode pembayaran untuk melanjutkan.